Itjen Lakukan Pendampingan Tata Kelola Membangun ZI WBK WBBM bagi PPPTK PKn dan IPS

Inspektorat Jenderal Kemendikbud melaksanakan Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, 6 sampai dengan 10 Maret 2017.

Yang hadir sebagai narasumber dari itjen sebagai berikut:

1. M. Nurdin, S.H., Ketua Tim 
2. Bapak Chaidir, Anggota
3. Eldhani, Achdijalsjah, S.E., Anggota

Para narasumber: Bapak Chaidir (berdiri baju putih), M. Nurdin, S.H. (berdiri kanan), Eldhani, Achdijalsjah, S.E. (duduk kanan) mulai melakukan kegiatan pendampingan secara intensif melalui FGD. Tampak Ibu Dwi Kesit Birawasih, S.Sos., M.A.P., Kasubbag Tata Laksana dan Kepegawaian, sedang berkonsultasi, Selasa, 7 Maret 2017.

Bapak Nurdin, ketua Tim Pendampingan, dan Eldhani, Achdijalsjah, S.E. (paling kiri) dari Itjen memaparkan apa saja yang akan dilakukan selama  lima hari ( Senin, 6 Maret 2017).

Subandi, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, menyambut dengan penuh apresiasi upaya pendampingan dan berkomitmen akan menindaklanjuti pembangunan zona integritas ini (Senin, 6 Maret 2017).

Para tim RBI menyimak paparan tentang pendampingan tata kelola organisasi yang akan dilakukan oleh Itjen selama lima hari ke depan (Senin, 6 Maret 2017). 

Ketua Tim Pendampingan, M. . Nurdin, S.H., menyampaian bahwa kegiatan pendampingan tata kelola ini adalah dalam rangka melakukan pembenahan akuntabilitas organisasi, terutama pada aspek pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian yang akuntabel dalam mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi terutama di lingkungan Kemendikbud.

Sementara itu, Eldhani, Achdijalsjah, S.E., menyampaikan metode yang akan digunakan selama pendampingan, yaitu: 

1. Evaluasi mandiri yg dilakukan oleh satuan kerja bersangkutan dengan mengisi daftar pertanyaan yg telah disiapkan oleh tim pendukung kegiatan ini, 
2. Diskusi dan verifikasi yg dilakukan antara tim pendampingan tata kelola dengan pimpinan pada satuan kerja sebagai obyek sasar. 
3. Lokakarya terbatas atau small workshop yang digunakan untuk menyelesaikan bbrp permasalahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan bantuan auditor dan 
4. Presentasi atas hasil kerja sebagai upaya merealisasikan atas hasil yang telah disusun.

PPPPTK PKn dan IPS melalui Subandi, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, menyambut baik kegiatan pendampingan yang dilakukan Itjen ini. Beliau menyampaikan PPPPTK PKn dan IPS berkomitmen akan segera menindaklanjuti upaya positif yang dibangun Itjen, yaitu dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jumat depan.

Berlangganan info terbaru blog ini melalui email: